SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA

Wednesday 01-Juni-2022

Perumusan Pancasila sebagai

Pemersatu Bangsa

Perang Dunia II (1939-1945) yang

melibatkan negara-negara sekutu (Amerika

Serikat, Inggris, Prancis, Belanda, Rusia,

Cina) dengan negara-negara Fasis (Jerman,

Italia, dan Jepang) pecah. Negara Belanda

diserbu oleh Nazi Jerman 5 Mei 1940 dan

takluk 10 Mei 1940, yang mengakibatkan

Ratu Wilhemina dengan jajaran

pemerintahan kerajaan mengungsi ke

Inggris, sehingga pemerintah kerajaan

Belanda masih dapat berkomunikasi

dengan pemerintah jajahan Indonesia.

Janji-janji tentang sebuah negara

merdeka yang pernah disampaikan

pemerintah kerajaan Belanda merupakan

sebuah strategi agar sistem pemerintahan

yang sedang diterapkan di Indonesia kala

itu tidak mendapat kesulitan. Janji Belanda

tentang kemerdekaan bangsa Indonesia di

kelak kemudian hari hanyalah kebohongan

belaka, karena tidak akan pernah menjadi

suatu kenyataan, sebab sampai Belanda

menyerah tanggal 10 Mei 1940 kepada

Nazi Jerman, kemerdekaan bangsa

Indonesia itu tidak pernah terwujud.

Pada tanggal 7 Desember 1941

Jepang membom Pear Horbour salah satu

pangkalan penting Amerika Serikat di

Lautan Pasifik, yang memicu meletusnya

perangpasifik. Dalam kurun waktu singkat

Jepang telah berhasil menguasai negeri

Cina, Philifina, dan termasuk Indonesia.

Bangsa Jepang dengan gigih menghalau

Belanda dan berhasil menguasai Indonesia

sejak 9 Maret 1942. Jepang sangat

menyadari bahwa menguasai Indonesia

tidaklah mudah, mengingat wilayah

nusantara ini telah cukup lama dikuasai

oleh Belanda. Itu berarti budaya Barat

(Belanda) di nusantara ini sudah cukup

kuat pengaruhnya, untuk itulah Jepang

harus bekerja ekstra keras untuk menarik

simpati masyarakat Indonesia. Berbagai propaganda dilakukan Jepang untuk

menarik simpati rakyat Indonesia. Setiap

hari radio Jepang mengumandangkan lagu

“Indonesia Raya” dengan seruan:

sambutlah saudara tua Dai Nipon, berdiri

sama tinggi, duduk sama rendah. Jepang

mempropagandakan bahwa kehadirannya

di Indonesia bukan dengan tujuan

menjajah, namun membantu bangsa

Indonesia memperjuangkan kemerdekaan,

melepaskan diri dari cengkeraman

penjajahanbangsa Barat (Belanda).

Jepang memperbolehkan rakyat

Indonesia mengibarkan bendera merah

putih dan menyanyikan lagu kebangsaan

Indonesia Raya. Tipu muslihat yang

dilancarkan oleh tentara Jepang sangat

ampuh, di mana-mana rakyat Indonesia

membantu Jepang mengalahkan dan

sekaligus mengusir Belanda. Kepercayaan

yang telah berhasil dibangun oleh Jepang

menjadi modal utama untuk menggalang

kekuatan dalam membantu Jepang dalam

memenangkan peperangan Asia Timur

Raya.

Bermodalkan kepercayaan, Jepang

berhasil membentuk perkumpulan pemuda

(Seinendan), pemudi (Fujinkai), tentara

PETA, pasukan Jibaku-Tai dan lain-lain

untuk menghadapi segala kemungkinan

yang dilakukan pihak sekutu dalam perang

Asia Timur Raya.Di samping itu Jepang

juga telah berhasil meyakinkan bangsa

Indonesia yang mayoritas beragama Islam

bahwa mati dalam peperangan untuk

membela tanah air adalah “suhada” (mati

yang paling terhormat).

Dalam kenyataannya pemerintahan

pendudukan Jepang di Indonesia ternyata

jauh lebih kejam daripada penjajahan

Belanda. Akibat kekejaman Jepang, maka

terjadi pemberontakan tentara PETA di

Blitar (Jawa Timur). Rakyat Indonesia

sangat kecewa akibat tipumuslihat Jepang.

Akibatnya terjadilah perlawanan “bawah

tanah” terhadap Jepang. Di sisi yang lain

Jepang mulai terdesak oleh gempuran

pihak sekutu. Kekecewaan yang dialami

rakyat Indonesia dengan cepat dapat

diketahui. Jepang sangat menyadari

apabila kekecewaan itu tidak segera diatasi

tentu akan merugikan perjuangannya untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Untuk mengatasi kekecewaan itu Jepang  

berjanji akan memberikan hadiah

kemerdekaan kelak dikemudian hari

kepada bangsa Indonesia..

Menyikapi janji Jepang itu, ada

dua pola sikap di kalangan para pejuang

tanah air. Ada yang percaya akan janji

Jepang tersebut, namun sebagian lagi

meragukan akan kesungguhan janji itu.

Bagi yang setuju tentu dengan segala

upaya tetap komit membantu Jepang dalam

peperangan melawan sekutu. Sementara

yang meragukan, mereka beranggapan

bahwa janji kemerdekaan itu tidak lebih

hanya sebuah taktik Jepang untuk tetap meraih simpati dan dukungan maksimal

dari rakyat Indonesia dalam menghadapi

pihak sekutu.

Sebagai tindaklanjut atas janji itu,

terutama bagi mereka yang meragukan

janji itu, kembali Jepang menegaskan

bahwa seandainya janji itu direalisasikan

apakah bangsa Indonesia sudah siap

menjadi negara merdeka, merumuskan

persyaratan yang dipenuhi bagi suatu

negara merdeka, misalnya apakah sudah

siap dengan dasar negara. Untuk

menegaskan dan sekaligus sebagi bukti

komitmen Jepang akan janji itu maka

tanggal 1 Maret 1945 Jepang

mengemukakan akan membentuk “Badan

Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan

Kemerdekaan Indonesia”(BPUPKI).

Badan ini baru terbentuk tanggal 29 April

1945 dan dilantik tanggal 28 Mei 1945

kemudian mulai bekerja tanggal 29 Mei

1945. Badan ini beranggotakan 60 0rang

dengan ketua Dr. Radjiman

Widiodiningrat.

Dengan dibentuknya BPUPKI,

bangsa Indonesia dapat secara legal

mempersiapkan diri menjadi negara

merdeka, merumuskan persyaratan yang

harus dipenuhi bagi sebuah negara

merdeka. Hal yang pertama kali dibahas

dalam sidang BPUPKI adalah

permasalahan “Dasar Negara”. Sidang

BPUPKI dibagi menjadi dua bagian,

yaitu:sidang pertama berlangsung tanggal

29 Mei sampai 1 Juni 1945, hasil sidang

pertama ini akan dibahas dalam sidang

kedua yang akan dilaksanakan pada

tanggal 14 sampai 16 Juli 1945.

Sidang BPUPKI pertama

berlangsung selama empat hari, secara

berturut-turut tiga tokoh yang tampil

berpidato menyampaikan gagasan/usulan

sebagai calon dasar negara. Pada hari

pertama tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muh.

Yamin yang diberi kesempatan untuk

menyampaikan pidatonya, tanggal 31 Mei

1945 pidato disampaikan oleh Mr.

Soepomo, sementara pada hari terakhir

tepatnya tanggal 1 Juni 1945 kesempatan

diserahkan kepada Ir. Soekarno untuk

menyampaikan pidato tentang rencana

calon dasar negara.

Dalam pidatonya, Mr. Muh.

Yamin mengusulkan calon rumusan Dasar

Negara Indonesia sebagai berikut: 1) Pri

Kebangsaan; 2) Pri Kemanusiaan; 3) Pri

Ketuhanan; 4) Pri Kerakyatan

(permusyawatan dan perwakilan) dan; 5)

Kesejahteraan Rakyat (Keadilan sosial). Isi

pidato yang disampaikan Mr. Muh. Yamin

terdiri dari lima usulan, namun dari kelima

usulan tersebut Mr. Muh. Yamin tidak

memberi nama atau istilah terhadap kelima usulan tersebut. Pada akhir pidatonya Mr. Muh. Yamin juga menyerahkan naskah sebagai lampiran yaitu suatu rancangan  

usulan sementara berisi rumusan UUD RI

yang dimulai dengan kata pembukaan.

Berbeda dengan usulan yang

disampaikan Mr. Muh. Yamin, Mr.

Soepomo memulai pidatonya dengan

mengemukakan teori-teori negara sebagai

berikut: 1) Teori negara perseorangan

(individualis). Menurut paham ini, negara

adalah masyarakat hukum (legal society)

yang disusun atas kontrak antara seluruh

individu (contract social); 2) Paham

negara kelas (class theory) yang sering

disebut sebagai teori golongan. Menurut

teori ini, negara adalah alat dari suatu

golongan (suatu klasse) untuk menindas

klasse lain. Negara kapitalis adalah alat

bagi penguasa (kaum borjuis), oleh karena

itu kaum Marxis menganjurkan untuk

meraih kekuasaan agar kaum buruh

(proletar) dapat ganti menindas kaum

borjuis. Selanjutnya dalam pidato tentang

usulan rencana dasar negara, Mr. Soepomo

menyampaikan lima usulan calon Dasar

Negara yang terdiri dari: 1)

Nasionalisme/internasionalisme; 2) Takluk

kepada Tuhan; 3) Kerakyatan; 4)

Kekeluargaan dan ; 5) Keadilan rakyat.

Pada kesempatan ini, Mr. Soepomo

walaupun dalam usulannya ada lima

rancangan usulan, namun kelima usulan

tersebut belum diberikan nama.

Usulan calon dasar negara dalam

sidang BPUPKI pertama berikutnya

disampaikan oleh Ir. Soekarno. Pidato Ir.

Soekarno tentang usulan calon dasar

negara disampaikan secara lisan tanpa teks.

Ir. Soekarno mengusulkan Dasar Negara

yang terdiri dari lima prinsip yang

rumusannya sebagai berikut: 1)

Nasionalisme (kebangsaan Indonesia); 2)

Internasionalisme (peri kemanusiaan); 3)

Mufakat (demokrasi); 4) Kesejahteraan

sosial; dan 5) Ketuhanan Yang Maha Esa

(Ketuhanan yang berkebudayaan).

Lima prinsip sebagai calon dasar

negara yang telah disampaikan dalam

pidato tersebut, oleh Ir. Soekarno

diusulkan agar diberi nama “Pancasila”.

Peserta sidang bertanya kepada Ir.

Soekarno tentang asal-usul nama Pancasila

yang diusulkan. Ir. Soekarno menjawab

secara lugas, bahwa nama itu adalah atas

saran salah seorang teman beliau yang ahli

bahasa.Namun siapa ahli bahasa yang

memberikan saran kepada Ir. Soekarno

sampai dewasa ini belum ada yang mampu

mengungkapkan.

Menurut Ir. Soekarno, kelima sila

itu masih bisa diperas menjadi “Tri Sila”,

meliputi: 1) Sosio Nasionalisme yang

merupakan sintesa dari “kebangsaan

(nasionalisme) dengan peri kemanusiaan

(internasionalisme); 2) Sosio Demokratis

yang merupakan sintesa dari “mufakat”

(demokrasi) dengan kesejahteraan sosial

dan; 3) Ketuhanan. Selanjutnya Ir.

Soekarno juga mengusulkan bahwa “Tri

Sila” dapat diperas lagi menjadi “Eka

Sila”, yang intinya adalah gotong royong

Ir. Soekrno mengusulkan agar

Pancasila dijadikan sebagai dasar falsafah

negara dan pandangan hidup bangsa

Indonesia (philosophische grondslag) atau

pandangan dunia yang setingkat dengan

aliran-aliran besar dunia sebagai

weltanschauung, dan di atas dasar itulah

didirikan negara Indonesia. Pidato Ir.

Soekarno sangat menarik untuk disimak,

pertama karena pidato itu disampaikan

secara lisan yang membangun kesan

bahwa apa yang disampaikan dalam sidang

itu memang sudah disiapkan secara matang

oleh Ir. Soekarno berdasarkan pengalaman

selama memperjuangkan cita-cita

kemerdekaan bangsanya. Kedua, dalam

pidato itu Ir. Soekarno juga

membandingkan dasar filsafat negara

“Pancasila” dengan ideologi-ideologi besar

dunia yang lain, seperti: ideologi

Liberalisme, Komunisme,

Kosmopolitisme, San Min Chui,

Chauvinisme dan lain-lainnya.

Pidato Ir. Soekarno yang

disampaikan pada sidang pertama BPUPKI

sangat menarik dicermati, sebab pidato

tanggal 1 Juni 1945 itu hampir mirip

dengan pidato yang disampaikan tanggal 4

Juli 1927 ketika Ir. Soekarno,

Ciptomangunkusumo, Sartono dan tokoh-

tokoh lainnya mendirikan Partai Nasional

Indonesia. Sebab Marhaenisme yang

menjadi azas Partai Nasional Indonesia

adalah mencakup tiga azas yaitu: 1)

Ketuhanan; 2) Sosio Nasionalisme

(Kemanusiaan dan Kebangsaan) ; 3) Sosio

Demokrasi (Musyawarah = Demokrasi

Politik dan Kesejahteraan Sosial =

Demokrasi Ekonomi). Artinya tiga dari

lima usulan calon dasar negara yang

disampaikan dalam pidato 1 Juni 1945

sudah pernah disampaikan pada saat

mendirikan PNI tanggal 4 Juli 1927.

Sidang BPUPKI ke dua

dilanjutkan dengan agenda membahas

pidato berkenaan dengan usulan calon asas

dasar negara yang telah disampaikan oleh

tiga tokoh sejak tanggal 29 Mei sampai

tanggal 1 Juni 1945. Pembahasan terhadap

ketiga usulan calon asas dasar negara itu

tidak lagi dibahas oleh seluruh anggota

BPUPKI, namun telah ditetapkan sembilan

tokoh yang dipercaya mampu mengemban

tugas mulia itu. Kesembilan tokoh ini

kemudian lebih dikenal dengan istilah

“Panitia Sembilan”, terdiri dari : 1) Ir.

Soekarno; 2) Drs. Moh. Hatta; 3) Mr. A.A.

Maramis; 4) Abikoesno Tjokro soejoso; 5)

Abdoel Kahar Muzakir; 6) Haji Agus

Salim; 7) Mr. Ahmad Soebardjo; 8) K.H.

WachidHasym dan ; 9) Mr. Muh. Yamin.

Melalui rapat-rapat yang secara

intensif dilakukan (14 – 16 Juli 1945),

akhirnya Panitia Sembilan telah mencapai

suatu hasil yang sangat baik yaitu suatu

perumusan Pancasila, yang lazim dinenal

dengan istilah “Piagam Jakarta”, yang

susunannya sebagai berikut: 1. Ketuhanan dengan kewajiban

menjalankan syariat Islam bagi

pemeluk-pemeluknya

2. Kemanusiaan yang adil dan

beradab.

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin

oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawatan

perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia.

Perumusan serta sistematika

Pancasila yang tertuang dalam Piagam

Jakarta dapat diterima oleh BPUPKI dalam

sidang 14 – 16 Juli 1945.

Pancasila sebagai dasar negara

belum final, karena BPUPKI belum

merupakan perwakilan yang representatif.

Oleh karena BPUPKI adalah sebuah badan

hasil bentukan Jepang, sehingga dipandang

belum mencerminkan perwakilan orang

Indonesia. Untuk memenuhi kepentingan

itu, maka harus segera dibentuk suatu

panitia untuk mempersiapkan segala

sesuatunya untuk kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 7 Agustus

diumumkanakan dibentuk , 9 Agustus

1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (PPKI) mulai bekerja, Ir.

Soekarno sebagai ketua dan Drs. Moh.

Hatta sebagai wakil ketua. Keanggotaan

dari PPKI ini seluruhnya adalah terdiri dari

orang-orang Indonesia untuk memeriksa

hasil-hasil kerja BPUPKI sebagai bahan

persiapan kemerdekaan Indonesia nanti.

Setelah kemerdekaan keanggotaan PPKI

disempurnakan, sehingga menjadi Badan

Nasional. Semula PPKI bertugas untuk

memeriksa hasil-hasil BPUPKI, kemudian

mempunyai kedudukan dan fungsi yang

sangat penting yaitu:

1. Mewakili seluruh bangsa

Indonesia

2. Sebagai pembentuk negara

(yang menyusun negara

Republik Indonesia setelah

Proklamasi Kemerdekaan 17-

18-1945).

3. Menurut teori hukum badan

seperti ini mempunyai

wewenang untuk meletakkan

dasar negara (pokok kaidah

negara yang

fundamental)(Darmodihardjo,

1989:31).

Pada tanggal 15 Agustus 1945,

Jepang bertekuk lutut kepada sekutu.

Walaupun kekalahan Jepang ini sangat

dirahasiakan, namun berkat kecerdasan

dan ketangkasan para pemuda, terutama

para pemuda yang bekerja di Kantor

Berita, maka berita tentang kekalahan

Jepang itu sampai juga ke telinga para

pemimpin pergerakan Indonesia.

Sementara itu pihak sekutu memberikan

mandat kepada Inggris untuk melakukan

pelucutan senjata kepada Jepang

Mandat sekutu kepada Inggris

tidak segera dilakukan, akibatnya

terjadilah kekosongan kekuasaan (facum of

power) di Indonesia. Kekalahan Jepang

atas sekutu dan kekosongan kekuasaan

inilah yang dijadikan sebagai dasar alasan

tokoh-tokoh pemuda pergerakan nasional

Indonesia mendesak Ir. Soekarno dan Drs.

Moh. Hatta untuk sesegera mungkin

memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.

Pada akhirnya tepat pukul 10.00 pagi

waktu Jakarta bertempat di Jl. Pegangsaan

Timur No.56 Jakarta “Proklamasi

Kemerdekaan Indonesia” diumumkan oleh

dwitunggal (Soekarno-Hatta) tanggal 17 –

8 – 1945 dengan mengatasnamakan bangsa

Indonesia.

Pengakuan Indonesia sebagai

negara merdeka secara internal (de facto)

belum cukup. Karena wajib mendapat

pengakuan dunia internasional (de yure).

Agar mendapat pengakuan dunia

internasional, maka perlu segera diambil

tindakan-tindakan untuk menata Indonesia

merdeka seperti: menetapkan Dasar

Negara, Undang-Undang Dasar, Presiden

dan Wakil Presiden dan lain-lain alat

kelengkapan negara.

Pada tanggal 18 Agustus 1945,

pagi hari sebelum sidang menetapkan

UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar

Negara, ada usulan dari Maluku, Sulawesi

Utara, dan Bali (Sunda Kecil) untuk

merubah rumusan Sila pertama yang

berbunyi Ketuhanan dengan kewajiban

menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya menjadi Ketuhanan Yang

Maha Esa. Kata-kata“dengan kewajiban

menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya (tujuh kata)” diganti menjadi

“ Yang Maha Esa”.

Sidang PPKI tanggal 18 Agustus

1945 akhirnya menetapkan Undang-

Undang Dasar, yang selanjutnya dikenal

dengan UUD 1945 dan Pancasila sebagai

Dasar Negara, yang rumusannya

sebagaimana tercantum dalam alinea IV

Pembukaan UUD 1945. Pada waktu itu

juga sudah memilih/menetapkan Ir.

Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh.

Hatta sebagai Wakil Presiden Republik

Indonesia, sehingga secara de facto dan

secara de yure Indonesia sudah menjadi

negara merdeka, dengan menempatkan

Pancasila menjadi Dasar Negara sekaligus

sebagai pemersatu bangsa Indonesia.

Pancasila disepakati menjadi dasar negara

paripurna, jati diri bangsa, rumah bersama

warga bangsa sebab keberagaman itu

merupakan karunia, dan Pancasila sebagai

dasar, ideologi, dan falsafah bangsa selalu

bersifat terbuka.

Source : https://scholar.archive.org/work/yr7libcocreppjdiihsamohl5y/access/wayback/http://ojs.unmas.ac.id/index.php/JSP/article/viewFile/800/745

[LAHIRNYA PANCASILA SEBAGAI PEMERSATU BANGSA INDONESIA ]

Oleh : Ida Bagus Brata, Ida Bagus Nyoman Wartha

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas mahasaraswati Denpasar

e-mail: ibbrata@gmail.com

©2022 X IPA 4 LIBELS OFFICIAL BLOG